Dualisme Birokrasi Peternakan
Banyak harapan dibalik terpilihnya “SBY” dan “Budiono” sebagai Presiden dan Wakil Presiden di Republik ini. Harapan tersebut sangat beragam, misalnya kaum miskin berharap agar pemerintahan baru lebih memperhatikan kondisi kemiskinan yang mereka alami saat ini, kaum menengah ke atas termasuk pengusaha berharap agar pemerintahan baru memperhatikan kondisi keamanan agar usaha mereka dapat berjalan dengan baik, kaum akademisi berharap pemerintahan “SBY” dan “Budiono” memfokuskan dunia pendidikan yang lagi “dipersimpangan jalan”, dan masih banyak harapan lagi yang dinantikan. Lalu adakah harapan yang dinantikan oleh masyarakat peternakan dari kedua pemimpin tersebut?
Pertanyaan ini tentunya dikembalikan kepada kita semua yang sedikit-banyak mengetahui tentang luar dalamnya peternakan. Satu diantaranya adalah tentang kondisi birokrasi peternakan yang tampaknya perlu diperbaiki sehingga dapat lebih efektif membangun sektor peternakan. Hal ini penting karena berkaitan dengan penentuan regulasi yang akan menuntun perjalanan nasib sektor ini ke depan.
Ada “dualisme birokrasi”! Pada tataran nasional, birokrasi sektor peternakan di bawah kontrol Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan yang berorientasi hanya pada peningkatan produksi (padahal sektor peternakan bukan hanya masalah produksi). Sementara itu, pada tataran daerah, birokrasi sektor peternakan di bawah naungan birokrasi yang begitu beragam, seperti: Dinas Peternakan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kehewanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan bahkan ada yang tidak mempunyai legitimasi dinas apapun. Pada tataran daerah, kehadiran birokrasi peternakan mempunyai orientasi beragam pula yang harus disesuaikan dengan kebijakan kepala daerahnya masing-masing. Lalu apakah dampak terjadinya “dualisme birokrasi” bagi kemajuan sektor peternakan?
Rasanya perlu penelitian untuk menjawabnya!. Namun secara logika-rasional, “dualisme birokrasi” ini akan dapat berdampak terhadap kemandekan pembangunan sektor peternakan. Birokrasi peternakan di pusat dengan penyempitan namanya “Ditjen Bina Produksi Peternakan” hanya mempunyai kekuasaan untuk mengatur kebijakan produksi saja, sedangkan yang mengatur pengolahan dan pemasarannya adalah ditjen lain. Jika kedua dirjen yang memimpin instansi tersebut tidak mempunyai kesamaan visi dalam membangun sektor peternakan, apa jadinya? Sudah ada beberapa kasus yang menunjukkan betapa seorang Dirjen menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengurusi keributan yang seharusnya tidak perlu (baca, misalnya, buku “Gundah Hati Seorang Dirjen”).
Sementara itu, di daerah, fungsi dan tugas pokok birokrasi di sektor peternakan “terjebak” dalam kepentingan masing-masing kepala daerahnya. Jika kepala daerah yang bersangkutan mempunyai komitmen terhadap kemajuan dunia peternakan, maka bisa jadi sektor ini akan berkembang. Namun jika sebaliknya, maka kemandekan terjadi pada sektor ini.
Realitas birokrasi yang demikian ini tampaknya perlu segera diperbaiki. Ada tiga kemungkinan yang dapat dilakukan oleh pemerintahan baru untuk mendorong kemajuan sektor peternakan Pertama, makna peternakan perlu dipandang secara lebih luas sehingga kehadiran birokrasi peternakan tidak menempatkan sektor peternakan hanya kepada persoalan produksi saja, tetapi mencakup persoalan hulu sampai hilir. Ini harus ditangani dalam satu komando (setidaknya setingkat Ditjen). Kedua, adanya realitas orientasi regulasi yang berbeda antara pusat dan daerah untuk memajukan sektor peternakan, maka tidak ada salahnya jika birokrasi peternakan tersentralisasi ke dalam bentuk badan tersendiri, misalnya Badan Koordinasi Pembangunan Peternakan Nasional atau sejenisnya, dan Ketiga, biarkan kondisi saat ini berjalan seperti apa adanya dan kita semua (stakeholder bidang peternakan) mendiskusikan bentuk birokrasi peternakan yang ideal dengan mengacu pada peraturan-perundang-undangan yang ada.
Yang pasti, gejala “dualisme birokrasi” yang dapat menyebabkan kemandekan sektor peternakan perlu dicarikan solusinya. Jika saja kita tak tersadarkan dengan kondisi hari ini, maka jangan berharap adanya kemajuan sektor peternakan. Yang terjadi
bisa sebaliknya dimana kemandekan akan terus menghantui pembangunan peternakan ke depan.
Semoga tidak demikian!
Suhardi, Ph.D 